Anggaran pemerintah merupakan tulang punggung perencanaan fiskal suatu negara. Secara fundamental, anggaran adalah dokumen perencanaan keuangan yang merinci proyeksi pendapatan yang akan diterima dan alokasi pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun fiskal. Memahami materi anggaran pemerintah sangat krusial, tidak hanya bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai subjek yang terkena dampak langsung dari kebijakan fiskal tersebut.
Fungsi Utama Anggaran
Anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi vital yang menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi:
- Fungsi Perencanaan: Anggaran berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan operasional dan pembangunan di masa depan.
- Fungsi Alokasi: Ini adalah fungsi di mana sumber daya (pendapatan negara) dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan.
- Fungsi Distribusi: Anggaran digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat tertentu ke kelompok lain demi pemerataan kesejahteraan. Melalui program subsidi atau bantuan sosial, pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi.
- Fungsi Pengawasan (Kontrol): Anggaran menjadi alat ukur untuk mengawasi apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Komponen Utama dalam Anggaran
Struktur umum anggaran pemerintah terdiri dari dua sisi utama yang harus selalu seimbang:
1. Sisi Pendapatan (Penerimaan)
Pendapatan pemerintah umumnya bersumber dari:
- Pajak: Sumber utama pendapatan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk/keluar.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Pendapatan dari sumber daya alam, denda, atau layanan pemerintah lainnya.
- Hibah: Bantuan dari luar negeri atau lembaga internasional.
2. Sisi Pengeluaran (Belanja)
Pengeluaran dibagi menjadi dua kategori besar:
- Belanja Operasional/Rutun: Biaya rutin untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti gaji pegawai negeri, pembayaran bunga utang, dan subsidi rutin.
- Belanja Modal/Pembangunan: Investasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi negara, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit.
Proses Penyusunan Anggaran
Penyusunan anggaran merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses ini umumnya melibatkan siklus berikut:
- Perencanaan dan Penyusunan Rancangan: Kementerian/lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan prioritas pembangunan nasional.
- Penetapan dan Pengesahan: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) diajukan kepada lembaga legislatif (Parlemen/DPR) untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang APBN.
- Pelaksanaan (Realisasi): Pemerintah melaksanakan kegiatan sesuai alokasi yang telah disetujui.
- Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Pelaksanaan diawasi, dan di akhir periode, pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk diperiksa oleh badan audit independen.
Pentingnya Transparansi Anggaran
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi anggaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ketika materi anggaran dipublikasikan secara terbuka, masyarakat dan lembaga pengawas dapat melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap penggunaan dana publik. Kurangnya transparansi seringkali menjadi pintu masuk bagi inefisiensi dan korupsi.
Anggaran yang transparan memungkinkan terjadinya dialog publik yang konstruktif. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai prioritas pengeluaran yang dianggap paling mendesak bagi komunitas mereka, misalnya peningkatan kualitas infrastruktur lokal atau penambahan alokasi dana kesehatan. Oleh karena itu, materi anggaran yang disajikan harus mudah diakses dan dipahami oleh khalayak luas, bukan hanya kalangan teknokrat keuangan.