Indonesia, sebagai negara kepulauan yang majemuk, memiliki keragaman budaya, sejarah, dan struktur pemerintahan yang unik. Keragaman ini diakui oleh negara melalui pemberian status tertentu pada beberapa daerah administratifnya. Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di Indonesia yang memiliki status khusus atau istimewa merupakan topik penting dalam memahami tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Secara umum, status khusus atau istimewa ini diberikan berdasarkan sejarah terbentuknya daerah tersebut, kekhasan adat istiadat, atau peran strategisnya dalam konteks kenegaraan. Status ini memberikan otonomi lebih luas dibandingkan provinsi reguler dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya, terutama yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pengelolaan sumber daya.
Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, Indonesia saat ini memiliki empat (4) provinsi yang menyandang status khusus atau istimewa. Jumlah ini menjadi jawaban konkret terhadap pertanyaan utama. Keempat provinsi tersebut adalah:
Namun, untuk memberikan gambaran yang paling akurat sesuai dengan perkembangan terbaru, kita perlu melihat dasar hukum yang memberikan pengakuan tersebut.
Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang mempertahankan status keistimewaannya yang berakar dari masa pra-kemerdekaan. Keistimewaan DIY diatur dalam Undang-Undang dan mengakui kedudukan Sultan sebagai Gubernur secara otomatis. Hal ini merupakan pengakuan historis terhadap Kesultanan Yogyakarta yang turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Status ini memberikan wewenang khusus dalam tata kelola pemerintahan dan kebudayaan.
Status istimewa Aceh diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Status ini adalah buah dari kesepakatan damai yang memberikan landasan hukum bagi penerapan Syariat Islam sebagai sumber hukum di Aceh, serta penerapan sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Aceh juga memiliki hak otonomi lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alamnya.
Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan status Otonomi Khusus (Otsus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Status ini dirancang untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Papua, terutama dalam hal perlindungan hak-hak dasar dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Kebijakan Otsus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan alokasi dana pembangunan yang signifikan (Dana Otsus).
Meskipun secara terminologi sering disebut "Otonomi Khusus," dalam konteks perbandingan dengan DIY dan Aceh yang menggunakan istilah "Istimewa," provinsi-provinsi di Papua memiliki kerangka hukum dan tujuan yang berbeda, namun keduanya berada di bawah payung pengakuan pemerintah pusat atas kekhasan daerah tersebut.
Jika kita merujuk pada provinsi yang secara eksplisit menggunakan sebutan "Daerah Istimewa", maka jawabannya adalah dua (2): Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Sementara itu, jika kita memasukkan provinsi yang menerima pengakuan hukum untuk menjalankan sistem pemerintahan dengan kewenangan yang jauh melampaui provinsi reguler melalui skema Otonomi Khusus, jumlahnya bertambah menjadi empat (4), yaitu termasuk Papua dan Papua Barat.
Penting untuk dicatat bahwa dinamika politik dan hukum di wilayah Papua dapat berubah seiring waktu, terutama dengan adanya pemekaran provinsi baru di kawasan tersebut yang juga mewarisi status Otsus dengan penyesuaian regulasi. Namun, secara tradisional dan berdasarkan pengakuan historis dan legalitas yang mendasar, empat provinsi ini mewakili entitas dengan kekhasan struktural pemerintahan di Indonesia.
Status istimewa ini bukan sekadar label administratif; ini adalah pengakuan mendalam terhadap sejarah, identitas, dan aspirasi politik masyarakat setempat, memastikan bahwa pembangunan dan tata kelola daerah berjalan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masing-masing daerah tersebut, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).