Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang dalam pembagian wilayah administratifnya. Salah satu aspek yang paling menarik dan sering berubah adalah jumlah provinsi. Memahami jumlah provinsi di Indonesia dulu adalah kunci untuk mengerti bagaimana peta politik dan administrasi negara ini berevolusi seiring waktu, mengikuti perkembangan populasi, tantangan pembangunan, dan tuntutan otonomi daerah.
Ketika kemerdekaan diproklamasikan, Republik Indonesia pada awalnya hanya terdiri dari delapan provinsi. Ini adalah fondasi awal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan politik yang mendahului proklamasi. Kedelapan wilayah tersebut mencakup Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Pembagian awal ini mencerminkan pembagian karesidenan pada masa kolonial Belanda yang kemudian disesuaikan menjadi provinsi pasca-kemerdekaan.
Perubahan signifikan mulai terjadi pada masa Orde Baru, meskipun pemekaran besar berikutnya terjadi pasca reformasi. Contoh paling ikonik dari perubahan wilayah adalah pemekaran Timor Timur yang kemudian bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia, menambah jumlah provinsi menjadi 27 (sebelum lepasnya Timor Timur, jumlahnya adalah 26 provinsi sebelum pemekaran besar pasca 1999).
Setelah reformasi bergulir, semangat desentralisasi dan otonomi daerah mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang administrasi guna mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu dekade paling aktif dalam hal pemekaran adalah akhir dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Provinsi-provinsi besar yang sudah ada mulai dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti pemekaran di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.
Sebelum gelombang pemekaran signifikan yang terakhir, Indonesia sempat memiliki 26 provinsi. Namun, seiring dengan tuntutan lokal dan pertimbangan pemerataan pembangunan, terjadi penambahan yang berkelanjutan. Misalnya, penambahan provinsi baru di Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Ketika kita merujuk pada jumlah provinsi di Indonesia dulu, angka ini sangat bervariasi tergantung periode waktu yang kita maksud. Misalnya, pada era 1960-an, jumlahnya masih relatif sedikit. Kemudian, pada dekade 1980-an, terjadi stabilisasi jumlah, sebelum akhirnya meledak kembali setelah era 1999. Pembentukan provinsi-provinsi baru ini bertujuan agar setiap wilayah memiliki representasi politik dan alokasi anggaran yang lebih proporsional.
Saat ini, Indonesia telah resmi memiliki 38 provinsi, termasuk lima provinsi di Papua yang baru dimekarkan dalam beberapa waktu terakhir. Transisi dari jumlah awal yang sedikit menuju jumlah yang lebih banyak ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan kompleksitas geografi, keragaman budaya, serta upaya berkelanjutan negara untuk mengelola wilayahnya secara efektif dan adil. Setiap pemekaran provinsi biasanya didahului oleh kajian mendalam mengenai potensi ekonomi, kesiapan infrastruktur, serta dukungan masyarakat lokal, memastikan bahwa pembagian wilayah tersebut benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.