Memahami sejarah pembentukan negara tidak akan lengkap tanpa menelusuri bagaimana fondasi administrasi sipil pertama kali diletakkan. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus, negara yang baru lahir ini menghadapi tantangan besar, tidak hanya dalam mempertahankan kedaulatan dari ancaman militer, tetapi juga dalam menyelenggarakan pemerintahan di tengah kondisi yang serba terbatas. Salah satu langkah krusial pertama adalah menetapkan pembagian wilayah administratif.
Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di Indonesia awal kemerdekaan sering kali muncul dalam diskusi sejarah. Jawaban yang paling sering dirujuk dan secara konstitusional diakui pada masa-masa awal adalah delapan provinsi. Keputusan penting ini ditetapkan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) beberapa saat setelah proklamasi dikumandangkan. Delapan wilayah ini dibentuk berdasarkan kesatuan wilayah administratif Hindia Belanda yang sebelumnya ada, namun kini dikukuhkan sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada masa-masa tersebut, wilayah Indonesia yang baru merdeka masih meliputi wilayah yang kini kita kenal sebagai pulau-pulau besar dan beberapa kepulauan sekitarnya. Delapan provinsi tersebut adalah:
Penting untuk dicatat bahwa pembagian ini bersifat embrionik dan sangat luas. Misalnya, Provinsi Sumatera pada saat itu mencakup wilayah geografis yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera saat ini. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan konsolidasi kekuasaan dan administrasi pemerintahan dalam kondisi darurat perang kemerdekaan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh pemerintah pusat di Jakarta. Gubernur ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan, melaksanakan kebijakan pusat, dan menggerakkan roda pemerintahan sipil di wilayah yang sering kali masih menjadi medan pertempuran.
Jumlah delapan provinsi ini bukanlah angka yang statis. Seiring dengan perjalanan sejarah dan perjuangan diplomasi serta militer, peta administrasi Indonesia terus mengalami perubahan. Salah satu perubahan signifikan pertama terjadi di wilayah timur. Meskipun Maluku dan Sunda Kecil diakui pada awal kemerdekaan, wilayah Papua (Irian Barat) saat itu belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari NKRI dalam struktur administrasi formal ini karena masih menjadi sengketa dan pendudukan asing.
Selain itu, perluasan wilayah administrasi juga terjadi ketika beberapa wilayah yang sempat jatuh ke tangan Belanda selama agresi militer berhasil direbut kembali atau diserahkan melalui perjanjian. Misalnya, wilayah Borneo (Kalimantan) secara de facto baru sepenuhnya terintegrasi setelah perjuangan yang gigih. Perluasan dan penyesuaian ini menunjukkan bahwa pembentukan negara baru adalah proses yang dinamis, bukan sekadar penetapan satu kali.
Meskipun demikian, angka delapan provinsi menjadi landasan historis dan legalitas awal bagi struktur pemerintahan Indonesia pasca-proklamasi. Angka ini merefleksikan upaya mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera membangun kerangka kelembagaan yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara yang baru diproklamasikan, meski dengan sumber daya yang sangat minim dan ancaman yang besar. Struktur awal ini menjadi cikal bakal dari pemekaran provinsi-provinsi yang terus berlangsung hingga hari ini, mencerminkan pertambahan jumlah penduduk, kompleksitas geografis, dan kebutuhan akan otonomi daerah yang lebih dekat dengan masyarakat.
Secara keseluruhan, fokus pada jumlah provinsi di Indonesia awal kemerdekaan menggarisbawahi betapa rapuhnya fondasi negara ketika ia berdiri tegak pertama kali. Dari delapan provinsi tersebut, Indonesia harus membangun sistem dari nol, membuktikan kepada dunia internasional bahwa eksistensi Republik Indonesia bukan hanya sekadar deklarasi, melainkan sebuah entitas politik yang mampu mengelola wilayahnya melalui struktur pemerintahan yang terorganisir.