Pertanyaan sederhana mengenai "jumlah negara di seluruh dunia ada berapa" sering kali memicu perdebatan yang panjang dan mendalam. Jawabannya tidak sesederhana menjumlahkan angka di peta. Definisi 'negara' itu sendiri, yang melibatkan kedaulatan, pengakuan internasional, dan pemerintahan yang efektif, menjadi variabel utama dalam menentukan hitungan final. Meskipun demikian, kita dapat melihat beberapa tolok ukur yang paling umum digunakan untuk menjawab pertanyaan krusial ini.
Secara luas, angka yang paling sering dijadikan acuan adalah jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB didirikan untuk mempromosikan kerjasama internasional dan menjaga perdamaian dunia. Saat ini, PBB memiliki **193 negara anggota penuh**. Keanggotaan penuh di PBB berarti suatu entitas telah diakui oleh mayoritas komunitas internasional sebagai negara berdaulat yang memenuhi persyaratan Piagam PBB.
Selain 193 anggota penuh, terdapat dua entitas yang memiliki status sebagai negara pengamat (observer states) di PBB, yaitu Takhta Suci (Vatikan) dan Negara Palestina. Jika angka ini ditambahkan, hitungannya menjadi 195. Walaupun status pengamat memberikan hak untuk berpartisipasi dalam banyak sesi, mereka tidak memiliki hak suara penuh seperti anggota penuh di Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, angka 193 sering kali menjadi jawaban teknis yang paling akurat dalam konteks hukum internasional formal.
Komplikasi utama dalam menghitung jumlah negara muncul ketika kita membahas entitas yang mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka namun belum mendapatkan pengakuan universal. Kasus paling menonjol adalah Taiwan (Republik Tiongkok). Secara de facto, Taiwan memiliki pemerintahan, wilayah, populasi, dan kedaulatan yang berfungsi penuh. Namun, karena tekanan politik dari Republik Rakyat Tiongkok, sebagian besar negara anggota PBB—termasuk PBB itu sendiri—tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat penuh, melainkan sebagai bagian dari Tiongkok.
Di luar Taiwan, ada beberapa wilayah lain yang telah mendeklarasikan kemerdekaan tetapi hanya diakui oleh segelintir negara. Contohnya termasuk Kosovo (diakui oleh lebih dari 100 anggota PBB, namun ditentang keras oleh negara-negara seperti Serbia dan Rusia) dan Sahara Barat (Republik Arab Demokratik Saharawi). Menambahkan entitas-entitas ini ke dalam hitungan secara otomatis akan membuat angka tersebut menjadi subjektif, bergantung pada perspektif politik siapa yang digunakan sebagai penentu.
Perbedaan lain muncul ketika kita mempertimbangkan wilayah yang memiliki otonomi tinggi tetapi secara konstitusional masih menjadi bagian dari negara lain, atau entitas yang berstatus unik. Contohnya adalah dependensi seperti Puerto Riko atau wilayah seberang laut seperti Greenland. Meskipun mereka mengelola urusan internal mereka sendiri, kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka biasanya masih dikendalikan oleh negara induk (Amerika Serikat dan Denmark, secara berturut-turut). Dalam konteks kedaulatan internasional, mereka tidak dihitung sebagai negara mandiri.
Singkatnya, jika kita mencari jawaban yang paling sering digunakan dan dihormati di forum-forum global, jumlah negara di seluruh dunia adalah **193 negara anggota PBB**. Namun, jika memasukkan negara pengamat dan beberapa entitas yang memiliki kedaulatan fungsional tetapi belum diakui secara luas, angka tersebut bisa mencapai 195 hingga 206, tergantung pada kriteria politik dan hukum yang diterapkan. Dunia politik internasional adalah lanskap yang dinamis, dan jumlah negara adalah cerminan dari konsensus politik global pada waktu tertentu.