Panduan Lengkap: Cara Menghitung PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menghitung PPh 21 bisa terasa rumit bagi sebagian orang, namun dengan pemahaman yang tepat, proses ini menjadi lebih mudah dan akurat. Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah dalam memahami dan menghitung PPh 21.

Memahami Dasar-dasar PPh 21

Sebelum masuk ke perhitungan, penting untuk memahami beberapa konsep dasar terkait PPh 21:

• Objek PPh 21: Meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, premi, uang pensiun, atau imbalan lain yang sejenis. Ini berlaku untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorarium, dan lain-lain.
• Subjek PPh 21: Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, baik yang menerima penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia maupun dari luar negeri.
• Tarif PPh 21: Menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Langkah-langkah Menghitung PPh 21

Proses perhitungan PPh 21 umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Menghitung Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto adalah total seluruh penghasilan yang diterima dalam satu bulan atau periode tertentu sebelum dikurangi potongan-potongan. Ini mencakup:

• Gaji pokok
• Tunjangan (misalnya, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan)
• Uang lembur
• Bonus dan gratifikasi
• Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
• Pensiun
• Imbalan lain yang sejenis

2. Menghitung Penghasilan Netto

Penghasilan netto diperoleh dari penghasilan bruto setelah dikurangi pengurang. Pengurang ini meliputi:

• Biaya Jabatan: Besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.
• Biaya Pensiun: Untuk pegawai yang mengikuti program pensiun, besarnya iuran yang dibayarkan.

Jika penghasilan neto bulanan Anda ternyata negatif, maka penghasilan neto dianggap nihil.

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP dihitung berdasarkan Penghasilan Netto Tahunan.

Untuk Pegawai Tetap:

PKP = (Penghasilan Netto Bulanan x 12) - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk Pegawai Tidak Tetap: Perhitungan berbeda tergantung pada besaran upah harian atau mingguan.

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):

PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP saat ini adalah:

• Wajib Pajak sendiri: Rp 54.000.000 per tahun
• Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin: Rp 4.500.000 per tahun
• Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang: Rp 4.500.000 per orang per tahun.

Penting untuk memperhitungkan status perkawinan dan jumlah tanggungan Anda.

4. Menghitung PPh 21 Terutang

Setelah PKP diketahui, PPh 21 terutang dihitung menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yang berlaku progresif:

• Lapisan 0 - Rp 60.000.000: tarif 5%
• Lapisan Rp 60.000.001 - Rp 250.000.000: tarif 15%
• Lapisan Rp 250.000.001 - Rp 500.000.000: tarif 25%
• Lapisan di atas Rp 500.000.000: tarif 30%

Untuk perhitungan bulanan, tarif progresif ini disesuaikan dengan batas lapisan penghasilan bulanan.

Contoh Lanjutan: PKP Bulanan Rp 5.000.000. PPh 21 Terutang Bulanan = 5% x Rp 5.000.000 = Rp 250.000.

Tips Menghitung PPh 21 dengan Efisien

• Gunakan Aplikasi Pajak: Banyak software pajak yang terintegrasi dengan sistem DJP untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan.
• Perhatikan Perubahan Peraturan: Tarif PTKP dan tarif PPh dapat berubah. Selalu perbarui informasi Anda.
• Dokumentasikan Semua Penghasilan & Pengurang: Simpan bukti pembayaran, slip gaji, dan dokumen lain yang relevan.
• Konsultasi dengan Profesional: Jika Anda ragu atau memiliki kasus pajak yang kompleks, jangan sungkan berkonsultasi dengan konsultan pajak.

Menghitung PPh 21 memang memerlukan ketelitian. Dengan memahami setiap komponen perhitungan dan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, Anda dapat melakukan kewajiban perpajakan ini dengan lebih baik. Ingatlah bahwa kewajiban pajak yang dipenuhi dengan benar akan membantu pembangunan negara.