Ilustrasi struktur keanggotaan internasional.
Salah satu pertanyaan mendasar dalam studi hubungan internasional adalah mengenai jumlah entitas berdaulat yang diakui secara global. Pertanyaan ini sering merujuk pada status keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah organisasi antar-pemerintah yang didirikan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hak asasi manusia, serta memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi.
Untuk menjawab pertanyaan mengenai berapa jumlah negara di dunia menurut PBB, kita perlu memahami mekanisme keanggotaan mereka. PBB memiliki struktur keanggotaan yang cukup jelas, meskipun dinamika politik global kadang menambah kompleksitas dalam penghitungan. Setiap negara anggota harus menerima rekomendasi dari Dewan Keamanan dan disetujui oleh Majelis Umum. Status keanggotaan ini menandakan pengakuan de facto oleh mayoritas komunitas internasional.
Secara historis, jumlah negara anggota PBB cenderung meningkat seiring dengan proses dekolonisasi dan pengakuan kedaulatan baru setelah runtuhnya blok-blok politik besar. Pada periode yang relevan dengan pembahasan ini, jumlah negara anggota telah mencapai angka yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Keanggotaan ini mencakup negara-negara yang secara resmi diterima melalui prosedur yang ditetapkan dalam Piagam PBB.
Saat ini, jumlah total negara anggota yang memiliki hak suara penuh di Majelis Umum PBB adalah 193 negara. Angka ini mencakup semua negara berdaulat yang telah memenuhi kriteria dan diterima melalui proses formal. Angka ini merupakan tolok ukur paling standar ketika membahas jumlah negara yang diakui dalam kerangka multilateral terbesar di dunia. Setiap negara, terlepas dari ukuran ekonomi atau kekuatan militernya, memegang satu suara dalam Majelis Umum.
Namun, diskusi mengenai jumlah negara seringkali perlu diklarifikasi dengan mempertimbangkan entitas yang memiliki status khusus. Selain 193 negara anggota penuh, PBB juga mengakui entitas tertentu sebagai 'Negara Pengamat Non-Anggota' (Non-Member Observer States). Status ini memberikan hak untuk berpartisipasi dalam perdebatan di Majelis Umum, namun tidak termasuk hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara utama.
Dua entitas utama yang memegang status ini adalah Vatikan (yang mewakili Tahta Suci) dan Negara Palestina. Meskipun mereka berpartisipasi aktif dalam banyak fungsi PBB, mereka tidak dihitung dalam statistik resmi sebagai 'negara anggota' yang memiliki hak prerogatif penuh. Oleh karena itu, jika pertanyaan spesifik mengacu pada negara anggota penuh, jawabannya tetap 193. Jika konteksnya meluas mencakup entitas yang berpartisipasi penuh dalam sistem PBB, angka tersebut bertambah dua. Penting untuk selalu membedakan kedua kategori ini.
Perlu dicatat bahwa jumlah negara berdaulat yang ada di bumi terkadang sedikit berbeda tergantung pada sudut pandang politik dan pengakuan diplomatik. Misalnya, terdapat beberapa wilayah yang mendeklarasikan kemerdekaan dan memiliki kontrol efektif atas wilayahnya, namun belum diterima sebagai anggota penuh PBB karena tidak mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan (terutama karena adanya veto dari anggota tetap).
Di sisi lain, beberapa negara anggota PBB mungkin memiliki hubungan bilateral yang tegang dengan negara lain, namun pengakuan mereka di PBB tetap utuh kecuali ada resolusi yang signifikan untuk menangguhkannya—sebuah peristiwa yang sangat jarang terjadi. Stabilitas angka 193 anggota PBB menunjukkan tingkat konsensus internasional yang tinggi mengenai siapa saja yang dianggap sebagai aktor negara utama dalam tata kelola global saat ini. Keanggotaan ini terus menjadi patokan utama dalam diplomasi internasional.
Bergabung dengan PBB memberikan legitimasi internasional yang sangat besar bagi sebuah negara. Keanggotaan membuka akses terhadap berbagai program pembangunan, bantuan kemanusiaan, serta platform untuk mempengaruhi kebijakan global. Selain itu, status anggota memberikan perlindungan—setidaknya secara teoretis—di bawah prinsip non-intervensi dan keamanan kolektif yang diatur dalam Piagam PBB. Jumlah 193 negara ini merepresentasikan spektrum budaya, ekonomi, dan sistem politik yang sangat luas, menjadikan PBB sebagai cerminan paling dekat dari masyarakat global saat ini.