Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim. Salah satu ayat yang memiliki makna mendalam dan relevansi universal adalah Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang perintah ketaatan, tetapi juga menggarisbawahi pondasi dari tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan dalam masyarakat Islam. Memahami dan mengamalkan isi ayat ini adalah kunci untuk membangun pribadi yang taat dan masyarakat yang stabil.
Ayat An-Nisa ayat 59 ini secara eksplisit menyebutkan tiga pihak yang harus ditaati oleh orang-orang yang beriman: Allah, Rasul, dan ulil amri. Hierarki kepatuhan ini sangat penting untuk dipahami. Kepatuhan tertinggi tentu saja adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-Nya adalah mutlak dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam Islam. Segala sesuatu harus merujuk pada ketetapan-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an.
Selanjutnya, ada ketaatan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketaatan ini bukanlah bentuk kemusyrikan, melainkan ketaatan dalam mengikuti petunjuk, ajaran, dan teladan beliau. Rasulullah diutus sebagai penjelas dan pelaksana wahyu Allah. Sunnah beliau menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yang menjelaskan dan merinci ajaran-ajaran Allah. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, pemahaman terhadap Al-Qur'an akan menjadi dangkal dan parsial.
Yang ketiga adalah ketaatan kepada ulil amri. Ulil amri di sini diartikan sebagai para pemimpin atau penguasa yang sah dalam suatu pemerintahan atau komunitas. Mereka adalah orang-orang yang diberi amanah untuk mengatur urusan umat. Ketaatan kepada ulil amri bersifat kondisional, yaitu selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika ada perintah yang melanggar syariat, maka kewajiban untuk mentaati mereka gugur.
Keberadaan ulil amri sangat esensial bagi tegaknya sebuah masyarakat. Mereka berperan dalam menegakkan keadilan, menjaga keamanan, mengatur sumber daya, dan memastikan jalannya kehidupan sosial berjalan lancar. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan ditaati, masyarakat akan cenderung kacau dan rentan terhadap perpecahan. Ayat ini memberikan landasan ilahiyah bagi pentingnya institusi kepemimpinan dalam Islam.
Namun, ayat ini juga memberikan rambu-rambu penting. Ketaatan kepada ulil amri bukanlah kepatuhan buta. Ada prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab yang melekat. Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai suatu urusan, perintah atau kebijakan ulil amri, umat diperintahkan untuk mengembalikannya kepada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
Frasa "fain tanaza'tum fi syai'in faruddhu ilalLahi war-Rasul" (Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya) menunjukkan mekanisme penyelesaian masalah dalam Islam. Ketika terjadi perbedaan pendapat, baik antara rakyat dengan pemimpin, maupun antar sesama warga masyarakat, solusi utamanya adalah merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam. Ini berarti setiap keputusan, kebijakan, atau perselisihan harus ditimbang dengan neraca Al-Qur'an dan Sunnah. Jika sesuatu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itulah kebenaran yang harus diikuti.
Proses pengembalian kepada Allah dan Rasul ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menjaga integritas dan keharmonisan masyarakat. Hal ini juga menekankan pentingnya pengetahuan agama dan pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan Sunnah agar mampu menjadi penengah atau hakim dalam setiap perselisihan. Bagi para pemimpin, ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan mereka harus selalu tunduk pada hukum Tuhan.
Penutup ayat, "dzalika khairun wa ahsanu ta'wila" (Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya), memberikan penekanan pada kebaikan dan keunggulan dari sistem kepatuhan berjenjang yang diajarkan. Mengikuti arahan ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan jalan terbaik untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan menundukkan diri pada hukum Allah dan mengikuti petunjuk Rasul, serta menghormati pemimpin yang adil, masyarakat akan terhindar dari kekacauan, ketidakadilan, dan perpecahan.
Akibat dari ketaatan semacam ini adalah stabilitas, keamanan, keadilan, dan keberkahan. Sebaliknya, jika prinsip ini diabaikan, maka yang akan muncul adalah anarkisme, kesewenang-wenangan, dan kehancuran. Oleh karena itu, ayat An-Nisa ayat 59 ini menjadi prinsip fundamental dalam membangun masyarakat yang Islami, yang berakar pada ketundukan kepada Sang Pencipta, mengikuti tuntunan Rasul-Nya, dan dipimpin oleh para pemangku kebijakan yang amanah.
Di era modern ini, pemahaman terhadap An-Nisa ayat 59 menjadi semakin relevan. Tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks membutuhkan kerangka moral dan etika yang kokoh. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak terombang-ambing oleh arus ideologi atau kepentingan sesaat, melainkan senantiasa menjadikan wahyu sebagai kompas utama. Dalam konteks pemerintahan, ayat ini mengingatkan pentingnya ketaatan pada aturan dan hukum yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Bagi setiap individu, ayat ini adalah seruan untuk hidup teratur, menghormati otoritas yang sah, dan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran ilahi.
Mengamalkan An-Nisa ayat 59 berarti mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan penuh rahmat. Ini adalah cita-cita luhur yang harus terus diperjuangkan oleh setiap Muslim. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran ayat ini, kita turut berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih baik, yang dilandasi oleh kasih sayang, keadilan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.