Anggaran sektor publik merupakan instrumen fundamental dalam manajemen keuangan negara. Ia bukan sekadar dokumen akuntansi yang mencatat pemasukan dan pengeluaran pemerintah, melainkan manifestasi dari prioritas politik, strategi pembangunan, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Memahami pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran sangat krusial, karena metode ini menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan publik yang hampir tak terbatas.
Secara umum, pendekatan anggaran di sektor publik telah berevolusi dari sekadar pengawasan pengeluaran (reaktif) menuju pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil (proaktif). Evolusi ini didorong oleh tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang semakin tinggi dari masyarakat.
Ada beberapa paradigma utama yang membentuk cara pemerintah merencanakan dan melaksanakan anggarannya. Pemilihan pendekatan sering kali bergantung pada kondisi ekonomi, tuntutan reformasi birokrasi, dan filosofi tata kelola yang dianut suatu negara.
Ini adalah pendekatan paling klasik dan seringkali paling mudah diterapkan. Dalam metode ini, anggaran periode berikutnya sebagian besar didasarkan pada anggaran periode sebelumnya, dengan penyesuaian minimal berdasarkan inflasi atau perubahan program kecil. Kelemahan utamanya adalah cenderung mempertahankan inefisiensi masa lalu dan kurang mendorong inovasi atau evaluasi kritis terhadap program yang sudah berjalan. Fokusnya adalah pada kepatuhan terhadap batas pengeluaran yang ditetapkan.
PBB adalah pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional. Pendekatan ini menekankan hubungan langsung antara dana yang dialokasikan dengan hasil atau keluaran (output) yang diharapkan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dengan memaksa unit kerja pemerintah untuk mendefinisikan tujuan yang terukur, mengukur kinerja mereka, dan menghubungkan pendanaan dengan pencapaian tujuan tersebut. Meskipun kompleks dalam implementasinya, PBB meningkatkan akuntabilitas program.
ZBB menuntut setiap departemen untuk membenarkan setiap rupiah yang akan mereka alokasikan dari nol, seolah-olah anggaran sebelumnya tidak pernah ada. Setiap kegiatan atau program harus dinilai ulang secara komprehensif berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran strategis. Meskipun sangat efektif dalam mengidentifikasi pemborosan dan mengalokasikan dana ke prioritas baru, ZBB membutuhkan waktu dan sumber daya analisis yang sangat besar, sehingga penerapannya sering terbatas pada siklus tertentu atau unit tertentu saja.
Pengembangan dalam tata kelola keuangan publik membawa kita pada pendekatan yang lebih terintegrasi. Anggaran responsif terhadap perubahan, seperti perubahan iklim atau pandemi, memerlukan fleksibilitas. Oleh karena itu, pendekatan modern seringkali menggabungkan elemen dari beberapa metode di atas.
Salah satu tren penting adalah Penganggaran Partisipatif, di mana masyarakat sipil dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran, khususnya di tingkat lokal. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan legitimasi pemerintah dalam pengeluaran publik.
Pendekatan anggaran sektor publik adalah sebuah spektrum, bukan pilihan biner. Keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memilih alat yang tepat sesuai konteks, didukung oleh sistem informasi yang kuat, transparansi data, dan kerangka hukum yang memadai. Anggaran yang efektif adalah cerminan dari pemerintahan yang baik.