Oorlogsrecht: Hukum Konflik Bersenjata Internasional

Dalam sejarah peradaban manusia, konflik bersenjata tak terhindarkan menjadi bagian dari realitas yang pahit. Namun, bahkan di tengah kekejaman perang, terdapat upaya universal untuk menegakkan batasan dan perlindungan, sebuah kerangka hukum yang dikenal sebagai Oorlogsrecht. Istilah ini, yang berasal dari bahasa Belanda, secara harfiah berarti "hukum perang," dan dalam konteks internasional modern, paling sering diidentikkan dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau Law of Armed Conflict (LOAC).

Oorlogsrecht bukanlah tentang melarang perang itu sendiri – ranah tersebut diatur oleh jus ad bellum (hukum tentang hak untuk perang), yang melarang penggunaan kekuatan kecuali dalam kasus pembelaan diri atau otorisasi Dewan Keamanan PBB. Sebaliknya, Oorlogsrecht adalah tentang jus in bello (hukum dalam perang), yaitu bagaimana perang harus dilakukan, menetapkan aturan perilaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan tujuan utama untuk mengurangi penderitaan manusia dan membatasi dampak destruktif konflik.

Artikel ini akan menelusuri secara mendalam berbagai aspek Oorlogsrecht, mulai dari sejarah perkembangannya, prinsip-prinsip inti, sumber-sumber hukum, hingga perlindungan yang diberikan kepada individu dan objek, serta tantangan dalam implementasi dan penegakannya di dunia yang terus berubah. Pemahaman yang komprehensif tentang Oorlogsrecht sangat krusial, tidak hanya bagi mereka yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga bagi masyarakat internasional secara keseluruhan yang berharap pada perdamaian dan kemanusiaan.

Pengantar: Memahami Oorlogsrecht dan Ruang Lingkupnya

Oorlogsrecht merupakan salah satu cabang terpenting dari hukum internasional publik. Esensinya terletak pada upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan militer (military necessity) untuk melemahkan musuh, dengan pertimbangan kemanusiaan (humanity) untuk melindungi mereka yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran atau yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Keseimbangan yang rumit ini menjadi dasar bagi semua norma dan aturan yang terkandung di dalamnya.

Definisi formal Oorlogsrecht mencakup serangkaian aturan internasional, baik berdasarkan perjanjian maupun kebiasaan, yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul secara langsung dari konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Hukum ini membatasi hak pihak-pihak yang bertikai untuk memilih metode dan sarana perang, serta melindungi orang dan properti yang terkena dampak atau mungkin terkena dampak konflik tersebut.

Sejarah Singkat Oorlogsrecht

Akar Oorlogsrecht dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, di mana berbagai budaya telah mengembangkan norma-norma tertentu tentang bagaimana perang harus dilakukan. Dari kode etik prajurit Romawi, ajaran-ajaran Islam tentang perilaku perang, hingga tradisi ksatria abad pertengahan, gagasan tentang batasan dalam perang telah lama ada. Namun, pengembangan Oorlogsrecht modern dimulai pada abad ke-19.

• Pertengahan Abad ke-19: Momen penting adalah Pertempuran Solferino (1859), yang disaksikan oleh Henry Dunant. Pengalaman mengerikan ini memotivasinya untuk menyerukan pembentukan masyarakat bantuan sukarela dan perjanjian internasional untuk melindungi personel medis dan tentara yang terluka. Ini mengarah pada Konvensi Jenewa Pertama (1864) dan pendirian Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
• Akhir Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20: Konferensi Perdamaian Den Haag (1899 dan 1907) menghasilkan serangkaian konvensi yang mengatur sarana dan metode perang, seperti penggunaan senjata tertentu dan perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi-konvensi ini dikenal sebagai "Hukum Den Haag."
• Pasca Perang Dunia II: Kekejaman Perang Dunia Kedua mendorong komunitas internasional untuk memperkuat Oorlogsrecht. Hasilnya adalah empat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang menjadi tulang punggung Oorlogsrecht modern, melindungi korban perang (personel militer yang terluka dan sakit, tawanan perang, dan warga sipil).
• Era Modern: Protokol Tambahan tahun 1977 memperluas perlindungan dan adaptasi hukum terhadap jenis konflik baru, termasuk konflik bersenjata non-internasional. Sejak itu, berbagai perjanjian dan perkembangan kebiasaan telah terus memperkaya dan memperbarui Oorlogsrecht.

Prinsip-Prinsip Fundamental Oorlogsrecht

Oorlogsrecht dibangun di atas beberapa prinsip inti yang saling terkait dan mendukung tujuan utamanya untuk memanusiakan perang. Prinsip-prinsip ini harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara.

1. Prinsip Pembedaan (Distinction)

Ini adalah prinsip paling mendasar dalam Oorlogsrecht. Prinsip pembedaan mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatan dan non-kombatan (warga sipil), serta antara objek militer dan objek sipil. Serangan hanya boleh diarahkan pada kombatan dan objek militer. Menargetkan warga sipil atau objek sipil secara sengaja adalah pelanggaran berat Oorlogsrecht.

• Kombatan: Anggota angkatan bersenjata suatu negara (kecuali personel medis dan rohaniwan) dan anggota kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang diizinkan untuk berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Mereka adalah target yang sah.
• Warga Sipil: Setiap orang yang bukan kombatan. Mereka memiliki kekebalan dari serangan langsung. Kekebalan ini hilang hanya selama dan sejauh mereka berpartisipasi langsung dalam permusuhan.
• Objek Militer: Objek yang, berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya, memberikan kontribusi efektif pada tindakan militer dan penghancuran, penangkapan, atau netralisasinya dalam keadaan yang berlaku akan menawarkan keuntungan militer yang pasti.
• Objek Sipil: Semua objek yang bukan objek militer. Mereka memiliki kekebalan dari serangan langsung. Contohnya adalah rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah.

2. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality)

Prinsip ini melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan sipil, luka pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau gabungan dari itu, yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi.

Dengan kata lain, keuntungan militer yang diharapkan harus lebih besar daripada kerusakan sipil yang mungkin terjadi. Ini adalah penilaian yang sulit dan seringkali kontroversial di medan perang, tetapi pihak penyerang harus melakukan segala upaya yang wajar untuk meminimalkan kerugian sipil.

3. Prinsip Kehati-hatian dalam Serangan (Precaution in Attack)

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas, pihak-pihak yang bertikai harus mengambil tindakan kehati-hatian yang layak dalam serangan. Ini termasuk:

• Melakukan segala upaya untuk memverifikasi bahwa target adalah objek militer.
• Memilih sarana dan metode serangan yang akan menghindari atau setidaknya meminimalkan kerugian sipil.
• Membatalkan atau menunda serangan jika menjadi jelas bahwa target bukan objek militer atau jika kerusakan sipil yang berlebihan akan terjadi.
• Memberikan peringatan efektif terlebih dahulu tentang serangan yang dapat mempengaruhi populasi sipil, kecuali jika keadaan tidak memungkinkan.

4. Prinsip Kebutuhan Militer (Military Necessity)

Prinsip kebutuhan militer membenarkan penggunaan kekuatan dan kekerasan untuk mencapai tujuan militer yang sah, sejauh yang diperlukan untuk melemahkan kapasitas militer musuh. Namun, prinsip ini tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk melanggar aturan Oorlogsrecht lainnya. Tindakan yang dibenarkan oleh kebutuhan militer harus tetap sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan oleh hukum.

5. Prinsip Kemanusiaan (Humanity)

Prinsip kemanusiaan mengharuskan perlakuan manusiawi terhadap semua individu yang berada di bawah kendali pihak yang bertikai, terlepas dari status mereka. Ini melarang kekejaman, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, serta pembunuhan tanpa pandang bulu.

Prinsip ini juga melarang penderitaan yang tidak perlu. Penggunaan senjata, proyektil, dan materi yang dirancang untuk menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan dilarang oleh Oorlogsrecht.

Sumber-Sumber Oorlogsrecht

Oorlogsrecht bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional, yang dapat dikategorikan menjadi hukum perjanjian (treaty law) dan hukum kebiasaan internasional (customary international law).

1. Hukum Perjanjian (Treaty Law)

Ini adalah sumber utama Oorlogsrecht, yang terdiri dari perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya.

• Konvensi Jenewa 1949: Empat Konvensi Jenewa adalah pilar Oorlogsrecht modern.
  1. Konvensi Jenewa I: Melindungi personel militer yang terluka dan sakit di darat.
  2. Konvensi Jenewa II: Melindungi personel militer yang terluka, sakit, dan korban kapal karam di laut.
  3. Konvensi Jenewa III: Mengatur perlakuan terhadap tawanan perang (POWs).
  4. Konvensi Jenewa IV: Melindungi warga sipil selama konflik bersenjata.
• Protokol Tambahan 1977:
  1. Protokol Tambahan I: Berhubungan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Ini memperkuat dan memperjelas banyak aturan Konvensi Jenewa, terutama mengenai perlindungan warga sipil dan perlakuan terhadap kombatan.
  2. Protokol Tambahan II: Berhubungan dengan perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional. Ini adalah instrumen pertama yang secara komprehensif mengatur jenis konflik ini, meskipun ruang lingkupnya lebih terbatas dibandingkan Protokol I.
  3. Protokol Tambahan III (2005): Memperkenalkan simbol perlindungan tambahan, yaitu Kristal Merah, selain Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
• Konvensi-konvensi Den Haag: Meskipun lebih tua, banyak prinsip dari Konvensi Den Haag (terutama mengenai sarana dan metode perang) telah menjadi hukum kebiasaan.
• Berbagai Konvensi Senjata: Sejumlah perjanjian melarang atau membatasi penggunaan senjata tertentu, seperti:
  • Konvensi Senjata Kimia (CWC)
  • Konvensi Senjata Biologi (BWC)
  • Konvensi Ottawa (pelarangan ranjau anti-personel)
  • Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu (CCW) dan protokol-protokolnya (misalnya, mengenai senjata yang menyebabkan luka fragmentasi non-terdeteksi, ranjau, bom jebakan, dan senjata laser yang membutakan).

2. Hukum Kebiasaan Internasional (Customary International Law)

Ini adalah aturan-aturan yang muncul dari praktik umum negara-negara yang konsisten, disertai dengan keyakinan bahwa praktik tersebut diwajibkan oleh hukum (opinio juris). Hukum kebiasaan mengikat semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi perjanjian tertentu. Banyak aturan perjanjian Oorlogsrecht telah menjadi hukum kebiasaan, yang berarti jangkauan aplikasinya lebih luas.

ICRC telah menerbitkan studi komprehensif tentang hukum kebiasaan humaniter internasional, mengidentifikasi 161 aturan yang berasal dari praktik negara.

Kategori Perlindungan dalam Oorlogsrecht

Oorlogsrecht memberikan perlindungan kepada berbagai kategori individu dan objek, dengan tujuan meminimalkan dampak konflik terhadap mereka yang tidak berpartisipasi atau telah berhenti berpartisipasi dalam pertempuran.

1. Perlindungan bagi Orang-orang yang Terluka, Sakit, dan Korban Kapal Karam

Konvensi Jenewa I dan II secara khusus menangani perlindungan ini. Mereka menetapkan bahwa semua personel militer yang terluka dan sakit, serta korban kapal karam, harus dihormati dan dilindungi. Mereka harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan. Ini juga berlaku untuk personel medis dan rohaniwan.

• Perlindungan Personel Medis dan Rohaniwan: Mereka adalah non-kombatan dan harus dihormati serta dilindungi dalam segala keadaan. Mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan dan memiliki hak untuk menjalankan tugas mereka.
• Fasilitas Medis dan Transportasi: Rumah sakit militer, ambulans, dan kapal rumah sakit juga dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran, selama tidak digunakan untuk tujuan militer yang merugikan musuh.
• Emblem Pelindung: Penggunaan Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Kristal Merah adalah untuk menandai personel dan fasilitas medis, serta memberikan perlindungan di bawah Oorlogsrecht.

2. Perlindungan bagi Tawanan Perang (Prisoners of War - POWs)

Konvensi Jenewa III sepenuhnya didedikasikan untuk perlakuan tawanan perang. Tawanan perang adalah kombatan yang telah jatuh ke tangan musuh. Mereka tidak boleh disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi. Mereka memiliki hak-hak tertentu:

• Perlindungan Fisik dan Mental: Harus diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan keingintahuan publik.
• Kondisi Penahanan: Harus diberikan akomodasi, makanan, pakaian, dan perawatan medis yang memadai.
• Komunikasi: Berhak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan perwakilan dari ICRC.
• Pelepasan dan Repatriasi: Harus dibebaskan dan direpatriasi segera setelah berakhirnya permusuhan aktif.

3. Perlindungan bagi Warga Sipil

Konvensi Jenewa IV adalah instrumen utama yang melindungi warga sipil. Perlindungan ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sipil selama konflik.

• Kekebalan dari Serangan Langsung: Warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan langsung.
• Perlakuan Manusiawi: Harus diperlakukan manusiawi dalam segala situasi, dilarang disiksa, dibunuh, diperkosa, atau diperlakukan tidak manusiawi lainnya.
• Larangan Perusakan Properti: Perusakan properti sipil dilarang kecuali jika secara absolut diperlukan oleh kebutuhan militer.
• Larangan Pengusiran dan Pemindahan Paksa: Pengusiran atau pemindahan paksa warga sipil dari wilayah yang diduduki dilarang, kecuali untuk alasan keamanan atau militer yang mendesak.
• Perlindungan Khusus: Anak-anak, wanita hamil, orang tua, dan jurnalis (dengan status sipil) mendapatkan perlindungan tambahan.
• Wilayah yang Diduduki (Occupied Territory): Kekuasaan pendudukan memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan kehidupan sipil, menghormati hukum dan kebiasaan lokal, dan memastikan pasokan kebutuhan dasar bagi penduduk.
• Bantuan Kemanusiaan: Pihak yang bertikai harus mengizinkan dan memfasilitasi perjalanan bantuan kemanusiaan yang bersifat imparsial bagi warga sipil yang membutuhkan.

4. Perlindungan Objek Sipil dan Lingkungan

Selain objek sipil umum, ada kategori objek yang memiliki perlindungan khusus:

• Objek Budaya dan Tempat Ibadah: Bangunan yang didedikasikan untuk agama, seni, sains, atau tujuan amal, monumen sejarah, rumah sakit, dan tempat berkumpul orang sakit dan terluka, tidak boleh menjadi sasaran serangan.
• Infrastruktur Esensial: Bendungan, tanggul, dan instalasi nuklir, yang penghancurannya dapat melepaskan kekuatan berbahaya dan menyebabkan kerugian besar pada populasi sipil, juga memiliki perlindungan khusus.
• Lingkungan Alam: Oorlogsrecht melarang serangan yang ditujukan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan parah yang jelas-jelas tidak proporsional dengan keuntungan militer yang diantisipasi.

Sarana dan Metode Peperangan yang Dibatasi atau Dilarang

Oorlogsrecht tidak hanya melindungi orang dan objek, tetapi juga membatasi cara-cara perang dapat dilakukan, melarang penggunaan sarana dan metode tertentu karena sifatnya yang kejam, tidak pandang bulu, atau menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.

1. Senjata yang Dilarang

Jenis senjata tertentu secara tegas dilarang penggunaannya dalam konflik bersenjata:

• Senjata Kimia dan Biologi: Dilarang secara universal oleh Konvensi Senjata Kimia (CWC) dan Konvensi Senjata Biologi (BWC).
• Ranjau Anti-Personel: Dilarang oleh Konvensi Ottawa karena sifatnya yang tidak pandang bulu dan menyebabkan penderitaan jangka panjang bagi warga sipil.
• Senjata Laser yang Membutakan: Dilarang oleh Protokol IV Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW).
• Amunisi Klaster (Cluster Munitions): Meskipun belum dilarang secara universal, banyak negara telah meratifikasi Konvensi tentang Amunisi Klaster, yang melarang penggunaan, produksi, dan transfernya karena sifatnya yang tidak pandang bulu dan risiko jangka panjang bagi warga sipil.
• Peluru Dum-Dum: Proyektil yang mudah mengembang atau mendatar di dalam tubuh manusia, menyebabkan luka yang lebih parah dan penderitaan yang tidak perlu, dilarang oleh Deklarasi Den Haag 1899.

2. Metode Peperangan yang Dilarang

Selain senjata, metode atau taktik tertentu juga dilarang:

• Serangan Tidak Pandang Bulu (Indiscriminate Attacks): Serangan yang tidak diarahkan pada objek militer spesifik, atau menggunakan metode yang tidak dapat membedakan antara objek militer dan sipil (misalnya, bombardir area luas), dilarang.
• Pengkhianatan (Perfidy): Membunuh, melukai, atau menangkap musuh dengan mengandalkan kepercayaan bahwa mereka berhak atau diwajibkan untuk memberikan perlindungan di bawah Oorlogsrecht (misalnya, berpura-pura menyerah, menggunakan emblem pelindung untuk menyembunyikan posisi militer).
• Penyanderaan: Menangkap atau menahan seseorang dan mengancam akan membunuh, melukai, atau terus menahannya untuk memaksa pihak ketiga melakukan atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan, dilarang.
• Pembunuhan atau Pelukaan Kombatan yang Menyerah: Kombatan yang menyerah atau tidak mampu bertempur (hors de combat) harus diperlakukan sebagai tawanan perang dan tidak boleh dibunuh atau dilukai.
• Pemberian Perintah "Tanpa Ada yang Selamat" (No Quarter): Dilarang untuk menyatakan bahwa tidak ada yang akan selamat atau untuk mengarahkan operasi dengan cara seperti itu.
• Penggunaan Perisai Manusia (Human Shields): Menggunakan kehadiran warga sipil untuk melindungi objek militer dari serangan atau untuk melindungi, memfasilitasi, atau menghalangi operasi militer, dilarang.
• Kelaparan sebagai Metode Perang: Melarang penggunaan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan, termasuk menghancurkan objek yang diperlukan untuk kelangsungan hidup warga sipil.

Penerapan dan Penegakan Oorlogsrecht

Penerapan Oorlogsrecht merupakan tanggung jawab utama negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Namun, komunitas internasional juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan dan menindak pelanggaran.

1. Tanggung Jawab Negara

Setiap negara memiliki kewajiban untuk:

• Menyebarluaskan Oorlogsrecht: Mengintegrasikan Oorlogsrecht ke dalam doktrin militer, pelatihan, dan instruksi bagi angkatan bersenjata.
• Memberlakukan Legislasi Nasional: Menerapkan undang-undang untuk menindak pelanggaran Oorlogsrecht sebagai kejahatan perang dalam yurisdiksi nasional mereka.
• Menyelidiki dan Menuntut Pelanggaran: Memastikan bahwa pelanggaran Oorlogsrecht diselidiki secara menyeluruh dan pelakunya diadili, baik oleh pengadilan militer maupun sipil.
• Memberikan Kompensasi: Jika memungkinkan, memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban pelanggaran.

2. Peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC)

ICRC memiliki mandat unik di bawah Konvensi Jenewa untuk bertindak sebagai penjaga dan promotor Oorlogsrecht. Perannya meliputi:

• Mengunjungi Tawanan Perang dan Tahanan Sipil: Memastikan kondisi penahanan mereka sesuai dengan standar Oorlogsrecht.
• Membantu Reunifikasi Keluarga: Mencari individu yang hilang dan menghubungkan kembali anggota keluarga yang terpisah.
• Menyediakan Bantuan Kemanusiaan: Mendistribusikan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya kepada korban konflik.
• Mempromosikan Oorlogsrecht: Menyebarluaskan pengetahuan tentang Oorlogsrecht kepada angkatan bersenjata, pemerintah, dan masyarakat umum.
• Dialog Rahasia: Melakukan dialog rahasia dengan pihak-pihak yang bertikai mengenai kepatuhan mereka terhadap Oorlogsrecht.

3. Peran PBB dan Pengadilan Internasional

• Dewan Keamanan PBB: Dapat mengambil tindakan untuk menegakkan Oorlogsrecht, termasuk menjatuhkan sanksi atau mengizinkan penggunaan kekuatan.
• Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC): Memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. ICC dapat mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat Oorlogsrecht.
• Pengadilan Ad Hoc: Seperti Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), dibentuk untuk mengadili kejahatan yang dilakukan selama konflik tertentu.
• Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ): Dapat menyelesaikan sengketa antarnegara yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan Oorlogsrecht.

Perbedaan Oorlogsrecht dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HHAI)

Meskipun Oorlogsrecht (HHI) dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HHAI) memiliki tujuan bersama untuk melindungi individu, mereka adalah dua cabang hukum yang berbeda dengan cakupan dan mekanisme aplikasi yang berbeda.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HHAI):

• Cakupan: Berlaku setiap saat, baik dalam damai maupun perang.
• Tujuan: Melindungi individu dari pelanggaran oleh negara mereka sendiri.
• Hubungan: Mengatur hubungan antara negara dan individu di bawah yurisdiksinya.
• Pembatasan Hak: Hak-hak dapat dibatasi atau ditangguhkan (derogasi) dalam keadaan darurat tertentu, tetapi beberapa hak bersifat non-derogable (tidak dapat ditangguhkan), seperti hak untuk hidup, larangan penyiksaan, dan perbudakan.

Oorlogsrecht (HHI):

• Cakupan: Berlaku hanya dalam situasi konflik bersenjata.
• Tujuan: Melindungi individu yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, dan membatasi sarana dan metode perang.
• Hubungan: Mengatur hubungan antara pihak-pihak yang bertikai dan perlindungan terhadap individu di antara mereka.
• Pembatasan Hak: Dirancang sebagai hukum lex specialis (hukum khusus) dalam konflik bersenjata. Artinya, dalam situasi konflik, HHI akan lebih spesifik dan berlaku bersamaan dengan HHAI.

Hubungan antara keduanya adalah komplementer. Dalam konflik bersenjata, kedua kerangka hukum ini berlaku secara bersamaan. HHAI terus memberikan perlindungan umum, sementara Oorlogsrecht memberikan aturan yang lebih spesifik dan detail yang relevan dengan kekerasan dan kekacauan konflik bersenjata.

Tantangan dan Masa Depan Oorlogsrecht

Meskipun Oorlogsrecht adalah kerangka hukum yang mapan, penerapannya di dunia modern menghadapi berbagai tantangan kompleks yang terus berkembang.

1. Sifat Konflik yang Berubah

• Konflik Non-Internasional: Semakin banyak konflik bersenjata modern bersifat non-internasional, melibatkan negara dan kelompok bersenjata non-negara. Penerapan Oorlogsrecht dalam konflik semacam ini seringkali lebih sulit karena kurangnya ratifikasi perjanjian oleh kelompok non-negara dan tantangan dalam penegakannya.
• Perang Asimetris: Konflik antara negara dan aktor non-negara, atau antara negara dengan kekuatan militer yang sangat tidak seimbang, menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan keseimbangan aturan yang ada.
• Perang Hibrida: Kombinasi metode konvensional, taktik ireguler, perang siber, dan kampanye disinformasi mengaburkan garis antara konflik bersenjata dan situasi lain, mempersulit penentuan kapan Oorlogsrecht berlaku dan bagaimana aturan diterapkan.

2. Teknologi Baru dalam Peperangan

• Senjata Otonom (Lethal Autonomous Weapons Systems - LAWS): Pengembangan robot pembunuh yang dapat memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia menimbulkan kekhawatiran etika dan hukum yang serius, terutama mengenai prinsip akuntabilitas dan kemanusiaan.
• Peperangan Siber (Cyber Warfare): Serangan siber dapat memiliki dampak destruktif yang setara dengan serangan kinetik. Menentukan apakah serangan siber merupakan "penggunaan kekuatan" atau "serangan" di bawah Oorlogsrecht, dan bagaimana prinsip-prinsip seperti pembedaan dan proporsionalitas diterapkan, adalah tantangan besar.
• Kecerdasan Buatan (AI) dan Data Besar: Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan militer dan analisis target membawa manfaat, tetapi juga risiko diskriminasi algoritmik, kesalahan sistemik, dan mengurangi kendali manusia.

3. Kepatuhan dan Akuntabilitas

• Impunitas: Meskipun ada lembaga seperti ICC, masih banyak pelanggaran Oorlogsrecht yang tidak dihukum, menciptakan budaya impunitas yang merusak kredibilitas hukum.
• Kurangnya Keinginan Politik: Negara-negara terkadang enggan untuk menyelidiki dan menuntut warga negara mereka sendiri atau sekutu mereka atas dugaan kejahatan perang.
• Tantangan Bukti: Mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengadili kejahatan perang di tengah konflik aktif seringkali sangat sulit.

4. Interpretasi Oorlogsrecht

Terkadang, ada perbedaan interpretasi antara negara-negara atau antara negara dan organisasi internasional mengenai bagaimana aturan Oorlogsrecht tertentu harus diterapkan pada situasi atau teknologi baru.

Meskipun demikian, Oorlogsrecht tetap menjadi kerangka kerja vital yang menawarkan harapan untuk mengurangi penderitaan dalam konflik. Upaya untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan ini terus dilakukan melalui diskusi antarnegara, pengembangan pedoman baru, dan advokasi oleh organisasi kemanusiaan.

Kesimpulan

Oorlogsrecht, atau Hukum Konflik Bersenjata Internasional, berdiri sebagai sebuah paradoks: upaya untuk membawa hukum dan kemanusiaan ke dalam realitas brutal perang. Ini adalah ekspresi dari keyakinan abadi bahwa bahkan dalam kondisi paling ekstrem sekalipun, martabat manusia harus dipertahankan dan penderitaan tidak boleh dibiarkan tanpa batas.

Dari Konvensi Jenewa yang bersejarah hingga perkembangan modern yang menghadapi tantangan teknologi baru, Oorlogsrecht terus berupaya untuk menetapkan batasan yang jelas: siapa yang boleh menjadi sasaran, senjata apa yang boleh digunakan, dan bagaimana mereka yang terkena dampak konflik harus diperlakukan. Prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, kebutuhan militer, dan kemanusiaan menjadi pedoman etis dan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam permusuhan.

Meskipun penerapannya dihadapkan pada kesulitan dan seringkali pelanggaran, keberadaan Oorlogsrecht itu sendiri merupakan pengakuan universal terhadap nilai-nilai kemanusiaan dasar. Ini adalah alat yang fundamental untuk mengurangi kekejaman perang, melindungi yang paling rentan, dan meletakkan dasar bagi rekonsiliasi pasca-konflik.

Pada akhirnya, pemahaman, penghormatan, dan penegakan Oorlogsrecht bukan hanya tugas para ahli hukum dan militer, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan komunitas di seluruh dunia. Karena di setiap konflik, meskipun kita tidak dapat selalu mencegahnya, kita dapat selalu berusaha untuk memanusiakannya, menuntut akuntabilitas, dan memperjuangkan martabat bagi semua.

Oorlogsrecht adalah pengingat konstan bahwa bahkan di tengah kehancuran, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, dan bahwa kemanusiaan tetap harus menjadi kompas moral kita.