Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di Indonesia waktu pertama kali memperoleh kemerdekaan adalah topik fundamental dalam sejarah bangsa. Jawaban atas pertanyaan ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana Republik yang baru lahir ini mencoba menata administrasi dan kedaulatannya di tengah gejolak perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Representasi konseptual wilayah awal Indonesia.
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, struktur negara yang definitif belum sepenuhnya terbentuk. Pembentukan unit-unit administratif seperti provinsi dilakukan secara cepat melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tujuannya adalah untuk segera melegitimasi kekuasaan dan membagi wilayah kedaulatan agar pemerintahan dapat berjalan efektif di berbagai daerah, meskipun upaya konsolidasi masih sangat minim.
Keputusan penting mengenai pembagian wilayah ini ditetapkan dalam Sidang PPKI sehari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Keputusan ini menjadi landasan hukum awal bagi pembagian teritorial Indonesia yang baru merdeka.
Berdasarkan keputusan yang diambil oleh PPKI, jumlah provinsi di Indonesia waktu pertama kali memperoleh kemerdekaan adalah delapan (8) provinsi. Angka ini merupakan titik awal pembagian administratif yang kemudian berkembang pesat seiring dengan bertambahnya usia negara dan dinamika geopolitik.
Delapan provinsi tersebut mencakup wilayah yang cukup luas, meskipun pada praktiknya, kontrol pemerintah pusat atas semua wilayah ini masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya bebas dari pendudukan sisa-sisa kekuatan asing.
Untuk memahami bagaimana wilayah Nusantara diorganisir pada masa awal, penting untuk mengetahui pembagian delapan provinsi tersebut. Kedelapan provinsi perdana ini dibentuk dari wilayah Hindia Belanda yang telah ada sebelumnya, dengan penyesuaian untuk mengakomodasi status khusus beberapa wilayah.
Perlu dicatat bahwa penetapan wilayah ini seringkali tumpang tindih dengan klaim pihak lain, terutama setelah kedatangan kembali pasukan Sekutu. Wilayah Borneo, misalnya, menghadapi tantangan besar karena klaim Kesultanan Brunei dan intervensi Inggris. Sementara itu, Papua (yang saat itu dikenal sebagai Nugini Belanda) belum secara resmi dimasukkan ke dalam administrasi delapan provinsi ini hingga beberapa tahun kemudian.
Delapan provinsi awal ini menjadi fondasi bagi administrasi negara. Namun, sejarah membuktikan bahwa pembagian ini tidak statis. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan dan periode Republik Indonesia Serikat (RIS), terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola daerah. Beberapa provinsi kemudian dipecah atau digabungkan kembali, sementara wilayah lain yang sebelumnya dikelola secara khusus mulai diintegrasikan.
Misalnya, pembagian Jawa menjadi tiga provinsi (Barat, Tengah, Timur) adalah upaya awal untuk mempermudah administrasi di pulau terpadat tersebut. Seiring waktu, tuntutan pembangunan dan desentralisasi mendorong Indonesia untuk terus melakukan pemekaran wilayah. Jumlah provinsi terus bertambah melalui berbagai undang-undang, merefleksikan upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di ujung-ujung kepulauan.
Memahami bahwa Indonesia lahir dengan delapan provinsi memberikan perspektif penting mengenai betapa ringkasnya struktur awal negara. Dari delapan fondasi ini, Republik Indonesia telah berkembang menjadi negara kepulauan dengan puluhan provinsi seperti saat ini, sebuah bukti nyata dari perjalanan panjang konsolidasi kedaulatan teritorial.
Secara historis, delapan provinsi ini mewakili komitmen para pendiri bangsa untuk segera mengorganisasi wilayah yang sangat luas dan beragam ini menjadi satu kesatuan yang berdaulat. Meskipun tantangan saat itu luar biasa besar, langkah pembentukan provinsi adalah langkah administratif krusial pertama dalam membangun kerangka NKRI.