Ilustrasi peta Indonesia dengan pembagian wilayah yang lebih sedikit.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, selalu mengalami dinamika administrasi wilayah yang signifikan sejak era kemerdekaan. Salah satu topik yang sering menarik perhatian adalah mengenai jumlah provinsi di Indonesia sebelum pemekaran besar-besaran yang terjadi di era Reformasi dan setelahnya. Memahami titik awal ini memberikan perspektif penting tentang bagaimana negara mengelola wilayahnya yang sangat luas dan beragam.
Pada masa awal kemerdekaan, fokus utama pemerintah adalah konsolidasi wilayah dan penetapan batas-batas administrasi dasar. Pembagian wilayah pada periode tersebut cenderung lebih besar dan mencakup wilayah yang luas dalam satu kesatuan provinsi. Ini adalah cerminan dari kondisi geografis dan kapasitas administratif pada saat itu.
Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia mulai membentuk provinsi-provinsi definitif. Meskipun angka pastinya dapat bervariasi tergantung periode spesifik yang dirujuk (misalnya, sebelum atau sesudah pembentukan provinsi di Irian Jaya/Papua), ada periode yang secara umum diakui sebagai masa dengan jumlah provinsi yang relatif stabil sebelum gelombang pemekaran yang masif dimulai.
Secara historis, sebelum serangkaian Undang-Undang yang melegalkan pemekaran wilayah secara signifikan, terutama pasca-akhir tahun 1990-an, Indonesia memiliki jumlah provinsi yang jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi saat ini yang mencapai 38 (sebelum penambahan terbaru di Papua).
Jika kita merujuk pada periode menjelang era Reformasi, atau tepatnya sebelum tahun 1999, Indonesia umumnya diakui memiliki jumlah provinsi sebanyak 27 provinsi. Angka ini merupakan hasil dari serangkaian pembentukan yang telah dilakukan sejak dekade-dekade sebelumnya, termasuk penggabungan dan pemisahan bertahap. Contohnya, provinsi seperti Timor Timur (yang kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari NKRI) sempat menjadi bagian dari perhitungan ini sebelum tahun 1999.
Ke-27 provinsi tersebut mencakup wilayah dari Sabang hingga Merauke, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui struktur birokrasi yang lebih terpusat. Keputusan untuk mempertahankan provinsi dalam cakupan wilayah yang besar didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya, stabilitas politik, serta infrastruktur komunikasi dan transportasi yang masih terbatas di banyak daerah.
Pergeseran dramatis terjadi ketika Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi baru mulai disahkan. Pemekaran provinsi, yang seringkali didorong oleh aspirasi masyarakat lokal untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengakomodasi keragaman identitas daerah, menyebabkan lonjakan signifikan dalam jumlah total provinsi.
Perbedaan antara 27 provinsi (sebelum pemekaran besar) dengan jumlah yang ada sekarang menunjukkan evolusi pandangan pemerintah terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Provinsi yang lebih kecil diharapkan mampu merespons kebutuhan spesifik masyarakatnya dengan lebih cepat dan efektif. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan alokasi anggaran yang lebih banyak dan potensi tumpang tindih kewenangan administratif.
Salah satu alasan utama di balik pemekaran yang mengubah jumlah provinsi dari angka pra-Reformasi adalah tuntutan akuntabilitas dan representasi. Daerah-daerah yang luas secara geografis merasa kesulitan dijangkau oleh pusat pemerintahan provinsi induk mereka. Misalnya, wilayah di ujung-ujung pulau besar atau kepulauan terpencil seringkali merasa terpinggirkan dalam alokasi pembangunan dan kebijakan.
Dengan adanya pemekaran, provinsi baru diharapkan menjadi katalisator pembangunan lokal. Fokusnya adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dan memberikan identitas politik yang lebih kuat bagi kelompok masyarakat yang merasa kurang terwakili dalam struktur provinsi sebelumnya. Masa ketika Indonesia hanya memiliki 27 provinsi adalah sebuah babak penting yang kini menjadi perbandingan historis untuk mengukur transformasi administratif negara ini. Transformasi ini adalah cerminan dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk menyeimbangkan antara persatuan nasional dan kebutuhan akan otonomi daerah yang lebih besar.
Perjalanan Indonesia dari sejumlah provinsi yang terbatas di masa lalu menuju jumlah yang jauh lebih banyak saat ini menegaskan kompleksitas tata kelola negara kepulauan. Memahami jumlah provinsi sebelum pemekaran memberikan konteks yang jelas mengenai kecepatan dan skala perubahan struktural yang telah dialami oleh Republik ini.