Ilustrasi sederhana konfigurasi awal wilayah Republik Indonesia.
Salah satu momen paling fundamental dalam sejarah bangsa Indonesia adalah saat Proklamasi Kecupekaan diumumkan. Pada saat itu, struktur pemerintahan yang baru harus segera dibentuk untuk mengelola wilayah yang luas ini. Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di Indonesia di awal kemerdekaan adalah kunci untuk memahami bagaimana dasar negara kesatuan ini diletakkan.
Berbeda dengan jumlah provinsi yang kita kenal saat ini—yang terus bertambah seiring dinamika geopolitik dan tuntutan otonomi daerah—pada saat kelahiran Republik Indonesia, pembagian wilayah administratif diatur secara lebih ringkas namun mencakup seluruh yurisdiksi yang diklaim. Pembagian ini didasarkan pada bekas karesidenan masa kolonial Belanda.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, langkah konstitusional pertama yang diambil oleh para pendiri bangsa adalah menetapkan dasar hukum bagi keberadaan negara. Ini dilakukan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, ditetapkanlah tiga hal krusial: pengesahan Undang-Undang Dasar (UUD), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta yang berkaitan erat dengan topik ini, pembagian wilayah negara.
Berdasarkan keputusan PPKI tersebut, wilayah Indonesia pada awalnya dibagi menjadi delapan kesatuan pemerintahan utama, yang kemudian dikenal sebagai provinsi. Pembagian ini mencerminkan upaya cepat untuk menciptakan unit pemerintahan yang dapat menjalankan fungsi kontrol dan administrasi di tengah gejolak politik dan upaya mempertahankan kemerdekaan.
Secara resmi, penetapan awal ini menghasilkan delapan provinsi. Penetapan delapan wilayah ini sangat penting karena menjadi kerangka dasar bagi struktur ketatanegaraan Indonesia hingga masa-masa berikutnya. Kedelapan provinsi tersebut adalah:
Perlu dicatat bahwa status administrasi ini berbeda dengan provinsi modern. Misalnya, Provinsi Sumatra saat itu memiliki cakupan yang sangat luas dan merupakan pusat pemerintahan yang vital, di mana ibukotanya sempat berkedudukan di Bukittinggi (sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) ketika Yogyakarta diduduki Belanda. Sementara itu, wilayah Papua (Irian Barat) belum sepenuhnya diakui atau dimasukkan dalam administrasi Indonesia pada momen awal ini, karena statusnya masih menjadi perdebatan internasional.
Pembagian delapan provinsi ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari sebuah proses administrasi yang panjang dan dinamis. Dalam masa-masa awal mempertahankan kemerdekaan, khususnya selama Agresi Militer Belanda, efektivitas pemerintahan provinsi seringkali terganggu oleh pendudukan militer musuh. Beberapa provinsi harus menjalankan pemerintahan darurat atau bergerilya.
Seiring berjalannya waktu dan konsolidasi kekuasaan pasca-Pengakuan Kedaulatan, struktur ini mulai diubah. Misalnya, pembagian Jawa yang semula tiga provinsi kemudian mengalami pemekaran dan penataan ulang seiring dengan kebutuhan politik dan sosial yang semakin kompleks. Wilayah seperti Kalimantan yang awalnya satu provinsi, kemudian mengalami pemecahan administratif.
Meskipun demikian, fondasi yang diletakkan pada Agustus 1945 dengan delapan provinsi tersebut merupakan bukti nyata bagaimana para pendiri negara segera mengambil langkah konkret untuk mengorganisasi wilayah kedaulatan mereka. Angka delapan ini menjadi tonggak sejarah yang menandai awal mula penataan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal hari ini. Hal ini menunjukkan kesiapan para pemimpin untuk menjalankan fungsi kenegaraan meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan revolusi fisik. Jumlah ini mencerminkan keseriusan dalam menciptakan pemerintahan yang terstruktur, meski dalam skala yang lebih besar dibandingkan unit provinsi masa kini.