Ilustrasi jumlah penduduk yang diwarisi saat kedaulatan diproklamasikan.
Mengetahui jumlah penduduk Indonesia tahun 1945 adalah sebuah catatan penting dalam sejarah bangsa. Angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan dari masyarakat yang baru saja menyatakan kemerdekaannya di tengah ketidakpastian politik dan sosial. Periode ini merupakan masa transisi yang sangat krusial, di mana infrastruktur sensus yang terstruktur masih sangat minim pasca pendudukan yang lama.
Data resmi dan akurat mengenai demografi suatu wilayah biasanya memerlukan sensus yang terorganisir. Namun, pada saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, negara baru ini harus bekerja keras untuk membangun fondasi pemerintahan, termasuk mengumpulkan data dasar kependudukan. Oleh karena itu, angka-angka yang tersedia seringkali merupakan estimasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang ada, termasuk catatan terakhir dari masa kolonial Belanda, disesuaikan dengan gejolak populasi akibat perang dan kemerdekaan itu sendiri.
Pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk menghadapi tantangan besar. Wilayah yang diklaim sebagai Republik Indonesia masih belum sepenuhnya stabil atau terkontrol secara administratif di seluruh kepulauan. Banyak daerah yang masih berada di bawah kendali pihak asing atau mengalami konflik berkepanjangan. Hal ini memengaruhi upaya untuk menghitung populasi secara menyeluruh. Estimasi terbaik yang bisa dihimpun saat itu biasanya merujuk pada angka yang mendekati akhir kekuasaan kolonial, meskipun angka tersebut perlu dikonfirmasi ulang melalui sensus nasional pertama yang baru bisa dilakukan beberapa tahun kemudian.
Estimasi awal yang sering dikutip oleh para sejarawan dan demografer menunjukkan bahwa jumlah total penduduk yang mendiami wilayah kepulauan yang kini menjadi Indonesia berada di kisaran yang relatif besar untuk ukuran negara yang baru lahir. Perkiraan konservatif menempatkan angka tersebut di atas 60 juta jiwa. Namun, angka ini bervariasi tergantung pada wilayah mana yang dihitung sebagai teritori efektif Republik Indonesia pada titik waktu tersebut. Bayangkan, populasi sebesar itu harus dipimpin dan dikelola tanpa perangkat sensus modern.
Angka populasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan negara. Sumber daya manusia menjadi aset utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setiap individu, baik yang berada di Jawa, Sumatra, maupun pulau-pulau lainnya, merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk mendirikan negara yang berdaulat. Ketersediaan tenaga kerja, potensi militer, dan kebutuhan dasar pangan bagi jutaan orang menjadi prioritas utama di tengah blokade dan krisis ekonomi.
Jika kita melihat data estimasi yang berkembang pasca-kemerdekaan, angka yang sering muncul dalam konteks awal pembentukan negara berkisar antara 65 hingga 70 juta jiwa di seluruh Hindia Belanda (yang kemudian menjadi Indonesia). Angka ini menunjukkan kepadatan yang signifikan, terutama di pulau-pulau utama seperti Jawa, yang telah lama mengalami tekanan populasi akibat kebijakan eksploitasi ekonomi sebelumnya.
Keberhasilan negara baru dalam mengelola populasi yang besar ini, meskipun dalam kondisi peperangan dan revolusi fisik, menjadi bukti ketangguhan bangsa Indonesia. Proses sensus yang lebih terstruktur, seperti yang dilakukan pada pertengahan dekade berikutnya, baru dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai struktur usia, distribusi geografis, serta tingkat melek huruf masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan.
Pada akhirnya, menghitung jumlah penduduk Indonesia tahun 1945 lebih dari sekadar angka. Ini adalah pengakuan atas basis sosial yang luas dan heterogen yang menjadi fondasi bagi Republik Indonesia. Populasi ini adalah warisan dari masa lalu yang kompleks, sekaligus merupakan modal dasar terbesar bagi pembangunan bangsa di masa depan. Data awal ini menjadi titik nol demografi modern Indonesia, yang terus berkembang pesat hingga hari ini.
Pemahaman akan besaran populasi saat itu membantu kita mengapresiasi perjuangan para pendiri bangsa dalam mengorganisir sebuah negara yang langsung dihadapkan pada tuntutan administrasi terhadap puluhan juta rakyatnya. Setiap estimasi yang ada, meski tidak sempurna, menandakan adanya kesadaran bahwa rakyat adalah sumber kedaulatan tertinggi.