Menganalisis proyeksi jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2100 adalah sebuah latihan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Populasi bukanlah sekadar angka; ia mencerminkan potensi sumber daya manusia, beban layanan publik, serta tantangan infrastruktur di masa depan. Indonesia, yang saat ini merupakan salah satu negara terpadat di dunia, diperkirakan akan mengalami fase transisi demografi yang signifikan dalam delapan dekade mendatang.
Proyeksi demografi didasarkan pada tren tingkat kesuburan (TFR), harapan hidup, dan pola migrasi. Meskipun angka pastinya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang diterapkan, konsensus umum menunjukkan bahwa Indonesia akan mencapai puncak populasinya sebelum pertengahan abad ini, dan kemudian perlahan mengalami penurunan atau stabilisasi menuju tahun 2100.
Faktor utama yang mendorong proyeksi penurunan populasi Indonesia pasca-puncak adalah perubahan struktur demografi. Saat ini, Indonesia masih menikmati bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sangat besar dibandingkan dengan penduduk usia tanggungan. Namun, tren ini akan berbalik.
Penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) adalah kunci. Seiring dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, urbanisasi, dan penggunaan kontrasepsi modern, rata-rata jumlah anak per wanita terus menurun. Ketika TFR berada di bawah tingkat reproduksi (sekitar 2.1), populasi akan mulai menyusut jika tidak diimbangi oleh migrasi masuk yang signifikan—yang mana migrasi internasional Indonesia cenderung tidak masif dibandingkan negara lain.
Menjelang akhir abad ini, komposisi penduduk akan didominasi oleh lansia. Ledakan populasi lansia menimbulkan tantangan besar dalam hal sistem pensiun, layanan kesehatan geriatri, dan kebutuhan akan perawatan jangka panjang. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk era "penuaan populasi" ini, mengubah fokus perencanaan dari penyediaan sekolah dan lapangan kerja baru menjadi penyediaan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi lanjut usia.
Meskipun penurunan populasi mungkin mengurangi tekanan langsung pada sumber daya alam dan lingkungan dalam jangka panjang, periode sebelum penurunan (yaitu periode mendekati puncak) akan menjadi fase kritis. Puncak populasi seringkali bertepatan dengan urbanisasi yang padat dan peningkatan konsumsi energi per kapita. Oleh karena itu, strategi mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya air harus tetap menjadi prioritas utama.
Sebagai contoh, pengelolaan sampah dan air bersih akan sangat bergantung pada bagaimana Indonesia berhasil mengelola distribusi penduduk yang semakin terkonsentrasi di wilayah metropolitan. Jika urbanisasi tidak diimbangi dengan tata ruang yang baik, konsekuensi lingkungan dapat memburuk bahkan sebelum angka populasi absolut mulai menurun secara drastis.
Perubahan dramatis dalam struktur usia juga memiliki konsekuensi ekonomi yang mendalam. Hilangnya bonus demografi akan meningkatkan rasio ketergantungan usia tua. Ini berarti semakin sedikit pekerja produktif yang harus menanggung beban pajak dan iuran sosial untuk mendukung populasi pensiunan yang semakin besar.
Untuk menanggulangi hal ini, investasi pada produktivitas tenaga kerja yang ada menjadi sangat vital. Indonesia perlu memanfaatkan revolusi industri 4.0 dan 5.0 untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari setiap pekerja. Selain itu, kebijakan yang mendorong peningkatan harapan hidup sehat—memastikan lansia tetap aktif dan berkontribusi secara ekonomi selama mungkin—akan menjadi kunci keberlanjutan sistem ekonomi di penghujung abad ke-21. Memahami proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2100 bukan hanya tentang angka, tetapi tentang merancang fondasi sosial dan ekonomi yang resilien untuk generasi mendatang.