Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki struktur pemerintahan yang berlapis hingga ke tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan. Pemahaman mengenai jumlah desa di Indonesia adalah kunci untuk mengukur sebaran populasi, aksesibilitas layanan publik, serta perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput. Angka ini bukanlah angka statis; ia terus berubah seiring dengan pemekaran wilayah, penggabungan desa, atau perubahan status administratif yang ditetapkan melalui peraturan daerah maupun pusat.
Secara historis, konsep desa telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Setelah era otonomi daerah digulirkan, peran desa menjadi semakin sentral. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat bertujuan untuk memberdayakan desa secara mandiri, sehingga akurasi data mengenai berapa banyak unit desa yang ada menjadi sangat krusial untuk alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Ilustrasi sederhana distribusi unit pemerintahan desa.
Menurut data resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sering menjadi acuan utama, total jumlah desa di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Data terbaru biasanya diolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang mengukuhkan status desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kesatuan masyarakat hukum setempat yang memiliki batas wilayah tertentu. Meskipun angka pastinya memerlukan verifikasi periodik, biasanya jumlah desa berada di kisaran lebih dari 74.000 unit. Angka ini belum termasuk kelurahan yang merupakan wilayah administratif setingkat desa di perkotaan.
Perbedaan angka sering muncul karena adanya program pemekaran wilayah, khususnya di provinsi-provinsi baru seperti di Papua. Pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, namun secara otomatis meningkatkan jumlah total entitas desa. Proses ini melibatkan studi kelayakan yang ketat, termasuk syarat minimal jumlah penduduk dan luasan wilayah.
Besarnya jumlah desa di Indonesia memiliki implikasi besar terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional. Dana desa, sebagai salah satu instrumen utama, memerlukan manajemen yang terdesentralisasi. Semakin banyak desa, semakin kompleks pula koordinasi yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Setiap desa memiliki karakteristik unik, mulai dari akses infrastruktur, potensi ekonomi lokal, hingga tingkat kerawanan bencana.
Pengelolaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan sanitasi sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa untuk merencanakan dan mengeksekusi anggaran. Selain itu, pendataan kependudukan di tingkat desa juga menjadi fondasi bagi program bantuan sosial dan jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa menjadi fokus penting seiring dengan terus bertambahnya atau berubahnya jumlah desa yang ada di seluruh nusantara. Memahami secara pasti jumlah desa adalah langkah awal menuju pemerataan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.