Pertanyaan mengenai bagaimana jumlah anggota DPR RI ditentukan berdasarkan apa merupakan hal fundamental dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia. Jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan diatur secara ketat dalam undang-undang untuk menjamin representasi yang adil dari seluruh penduduk negara berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas dan pemerataan.
Penentuan total kursi DPR RI diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya pasal yang berkaitan dengan susunan keanggotaan lembaga perwakilan. Namun, detail teknis pelaksanaannya diserahkan pada undang-undang yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Undang-undang inilah yang menjadi acuan utama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan alokasi kursi per provinsi.
Secara historis, jumlah anggota DPR RI pernah mengalami perubahan. Pada awalnya, jumlah kursi ditetapkan dengan angka yang relatif kecil. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah administrasi negara, jumlah kursi disesuaikan agar perbandingan antara jumlah penduduk dan wakil rakyat tetap proporsional.
Faktor utama yang menjadi basis perhitungan jumlah anggota DPR RI ditentukan berdasarkan adalah jumlah penduduk di setiap provinsi. Prinsip yang digunakan adalah alokasi kursi secara proporsional. Artinya, provinsi dengan populasi yang lebih besar akan mendapatkan alokasi kursi yang lebih banyak dibandingkan provinsi dengan populasi yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar setiap suara memiliki bobot representasi yang setara.
Undang-Undang Pemilu menetapkan batasan minimal dan maksimal jumlah kursi yang bisa dimiliki oleh satu provinsi. Saat ini, setiap provinsi dijamin mendapatkan minimal empat kursi, terlepas dari berapa pun jumlah penduduknya. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa daerah dengan populasi kecil tetap memiliki representasi yang memadai di tingkat nasional dan tidak terabaikan dalam proses legislasi. Batas maksimal kursi untuk satu provinsi juga dibatasi agar tidak terjadi ketimpangan representasi yang terlalu besar antar wilayah.
Metode yang digunakan dalam pembagian kursi ini melibatkan pembagian total kursi yang tersedia untuk DPR RI (saat ini berjumlah 580 kursi) kepada 38 provinsi berdasarkan data kependudukan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang (biasanya Kementerian Dalam Negeri). Pembagian ini menggunakan metode pembagian bilangan pembagi tertentu, seperti metode Sainte-Laguë atau metode kuota Hare yang dimodifikasi, untuk mengalokasikan kursi secara adil.
Setelah mendapatkan alokasi kursi per provinsi, partai politik kemudian bersaing memperebutkan kursi-kursi tersebut melalui sistem pemilihan proporsional terbuka atau tertutup, sesuai dengan ketentuan UU Pemilu yang berlaku pada periode pemilihan tersebut. Walaupun jumlah kursi per provinsi sudah ditetapkan, kompetisi internal antar partai politik di daerah pemilihan (Dapil) tetap menjadi penentu akhir siapa yang akan duduk di Senayan.
Jumlah anggota DPR yang ditetapkan memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas kerja legislatif. Jumlah yang ideal harus seimbang: cukup banyak untuk mewakili keragaman geografis dan demografis Indonesia, namun tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan inefisiensi anggaran dalam hal gaji, tunjangan, dan fasilitas anggota dewan. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap jumlah anggota DPR RI ditentukan berdasarkan rasio penduduk terhadap wakil selalu menjadi bahan diskusi publik dan akademis.
Secara ringkas, penentuan jumlah kursi DPR RI adalah hasil kompromi legislatif yang mengintegrasikan prinsip kependudukan (proporsionalitas berdasarkan populasi per provinsi) dengan prinsip pemerataan representasi minimum per provinsi, semuanya diatur dalam kerangka hukum yang lebih tinggi.