Pertanyaan mengenai berapa jumlah provinsi Indonesia di awal kemerdekaannya adalah salah satu pertanyaan fundamental yang sering muncul ketika kita menelisik sejarah pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan kompleksitas tantangan dan upaya penyatuan wilayah yang dihadapi oleh para pendiri bangsa pada masa-masa krusial setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Menjelang dan setelah proklamasi, Indonesia masih dalam proses pembentukan struktur pemerintahan. Wilayah yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya masih sangat luas dan memiliki keragaman budaya, etnis, serta kondisi geografis yang luar biasa. Oleh karena itu, pembagian wilayah administratif menjadi provinsi menjadi langkah awal yang strategis untuk mempermudah pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh nusantara.
Jika kita merujuk pada penetapan awal setelah proklamasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, telah menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan penetapan tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, historis, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Delapan provinsi yang dimaksud adalah:
Pembagian ini tentu belum mencakup seluruh wilayah yang ada saat ini. Beberapa wilayah yang kemudian menjadi provinsi tersendiri di kemudian hari, seperti Irian Barat (Papua), masih belum secara resmi masuk dalam pembagian provinsi pada saat itu, atau masih dalam status quo yang kompleks akibat tekanan internasional dan sisa-sisa kekuatan kolonial.
Pembentukan delapan provinsi ini menjadi fondasi awal bagi organisasi negara. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas utama para gubernur pada masa awal ini sangatlah berat, yaitu mengonsolidasikan kekuasaan, menjaga keamanan, serta membangun dan memulihkan kondisi masyarakat yang pasca-perang dan menghadapi ancaman disintegrasi.
Perlu dicatat bahwa pembagian ini bersifat dinamis. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami berbagai perubahan politik dan administratif. Banyak provinsi yang kemudian dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru untuk memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan, serta untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Penetapan delapan provinsi pada awal kemerdekaan adalah sebuah langkah visioner untuk meletakkan dasar negara kesatuan yang terkelola, meskipun tantangan ke depan sangatlah besar."
Sebagai contoh, Provinsi Sumatra pada awalnya sangat luas, kemudian dibagi lagi menjadi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, dan lain-lain. Demikian pula dengan Jawa Barat yang kemudian dimekarkan menjadi Jawa Barat dan Banten. Perubahan-perubahan ini adalah bagian dari evolusi kenegaraan yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan tuntutan pembangunan.
Memahami berapa jumlah provinsi Indonesia di awal kemerdekaannya memberikan kita perspektif yang berharga tentang bagaimana negara ini dibangun dari nol. Ini adalah pengingat akan keberanian dan visi para pendiri bangsa dalam menyatukan serpihan-serpihan wilayah menjadi sebuah negara kesatuan yang utuh, yang terus berkembang hingga hari ini. Angka delapan provinsi tersebut menjadi titik awal perjalanan panjang Indonesia dalam mengorganisir dan mempersatukan kebhinekaan di tengah tantangan zaman.